permendagri no 13 tahun 2006. U Badan: Nomor: 13: Tahun Penetapan: 2006: Tempat Penetapan:PERMENDAGRI No. permendagri no 13 tahun 2006

4Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,. 30 Tahun 1979; PP No. GENERAL PROCUREMENT NOTICE SECRETARIAT. 1433, peraturan. Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 69 Tahun 1958; UU No. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Jakarta: Legalitas. METADATA PERATURAN. Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah 3 1. 4 Tahun 2007 Baku Mutu Air. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang. dengan Permendagri No. id: 240 hlm. Permendagri No. 4578 LL SETNEG : 69 HLM. Permen No. Permendagri No. PP No. id. 3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan Sumber : Permendagri No. Permendagri 2005. TENTANG . Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dokumen ini penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Permanen, sedangkan dalam Permendagri No. Selain pasal ini PP No. Republik Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. 30 Tahun 1979; Permendagri No. 1, Hlm. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Title: PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 Author: MOHAMAD ERVAN,SE Created Date: 6/20/2006 5:49:48 PMDalam Permendagri No. 3 Tahun 1998, Pasal 5 15 Permendagri No. 13,5 persen pada tahun 2010. Anda disini: Beranda Citarum Knowledge Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Peraturan Menteri Indonesia Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Peraturan Menteri Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Lihat isi, deskripsi, uraian, dan format file Permendagri 13 Tahun 2006 dalam format PDF, Excel, dan Doc. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 50 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 23 tahun 2014, Pasal 316 ayat (2). PP No. Permendagri No. 13 Tahun 2006, Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. id : 3 hlm. . Operator Komputer Follow. dari 242. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. 2093, kemendagri. Permendagri No 13 Tahun 2006. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan. 13 Tahun 2006 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah. Permen ESDM No. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 (Lembaran Negara. Jakarta: Legalitas. Sesuai Permendagri No. 13. 2020. Lampiran Permendagri No 20 Tahun 2018: 20:. 29 Tahun 1959; UU No. surabaya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja daerah (Permendagri No. Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan. PERMENDAGRI No. Keputusan Presiden. 2014/NO. 10 Tahun 2006 Mutu Air Limbah Usaha dan Industri; Permen LH No. Berikut adalah isi Permendagri 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta ID Digital, bukan format asli:Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:31. pdf download : : se no. 13 Tahun 1950; UU No. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 . View Details Permendagri No 13 Tahun 2006 Bagi Anda yang mau mendapat file salinan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Lampiran-nya dalam bentuk format PDF, Excel (xls), dan Doc (Word). 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Pen. 25 Tahun 2004; UU No. 4, No. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri No. Berlaku. 473, jdih. 2. 1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (13) dijelaskan bahwa garis pantai merupakan garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN. 59, BN. 2012/NO. BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau | BPK RI Perwakilan Provinsi. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang. TENTANG. >15 tahun Pendidikan Terakhir : SMA S1 S2 S3 Perangkat Daerah. di situs info asn. 5K views • 73 slidesRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Contoh bukti transaksi organisasi sektor publik yakni pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan permendagri No. Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Tarif Penuh adalah tarif. Lampiran A. Lampiran permendagri nomor 13 tahun 2006 a Operator Komputer 5. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah jo. Permendagri no 13 tahun 2006. Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 13. Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 122. Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Jender di. 7 Tahun 2001; UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2020. 97 KB) Terima kasih sudah berkunjung. 86 Tahun 2017; PERDA Kabupaten Gorontalo No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Setiap pemeriksa bisa menggunakan acuan hukum yang berbeda. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LAINNYA 1. Permendagri adalah peraturan menteri dalam negeri yang mengubah pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2006. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 38 Tahun 2007; Permendagri No. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL ; 2. (2019). Pasal 13 (1) Gubernur. Permendagri No. Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 1 Penyusunan KUA dan PPAS A. Uploaded by: puskesmas jenu. 1. . Download Now. Bukti Transaksi dalam Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri. Preview. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Begitu juga pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan Permendagri No. Permendagri 45/2016 ttg Penetapan &. (Permendagri) NO. 106 Permendagri No. 97 KB) Terima kasih sudah berkunjung. PP 58/ 2005 tentang Keuangan Daerah PP NO 58 Tahun 2005 pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah PSAK “2002” pasal 49 Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Share: Twitter; Facebook; LinkedIn; Pinterest; Email; WhatsApp; 16 Likes. Tata cara mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. Perka ANRI Nomor 5 Tahun 2005 ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak Perka ANRI Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan. 16 Tahun 2018, Permendagri No. Pejabat yang. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. . Basis kas (cash basis)Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 13, BN. 13. Pemantapan Permendagri No 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah. Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 2 . . Informasi lainnya yang dianggap perlu. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Title: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Author:. Pasal 15 Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pembuatan Monografi Desa dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dimana Pemimpin Satuan Kerja bertindak sebagai pengguna anggaran. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi danHalaman ini telah diakses 3451 kali. Tipe Dokumen. 13, BN Tahun 2019 ; No 363; Peraturan. 59 Tahun 2007 dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan terkait dengan system dan prosedur pengeluaran. 32 Tahun 2006 . 67 Tahun 2008 (X) Permen No. . 13 tahun 2006 jo Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 26 Tahun 2006 Perubahan Pertama Permen 19-2005 tentang BHP Frekuensi; BHP ISR tidak berbayar untuk penggunaan sementara keperluan penelitian non komersial, kunjungan kenegaraan, bencana alam, bantuan kemanusiaan / keselamatan jiwea manusia dan harta benda. Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA SKPD 4 A. NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. Hubungi kami melalui Facebook fb. go. 17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi UJI MATERI. 5 KB-1_3. 2005. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN. Surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan Nomor 0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Jakarta: Legalitas. 69 Tahun 1958; UU. 13. 111 DAFTAR PUSTAKA Arifah, Noor Aini dan Haryanto. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. Republik Indonesia. 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. com, terima kasih.